PCNU Kota Cirebon Kecam Keras Penghilangan Kata Khilafah Dalam Ikrar yang Dibacakan Ketua DPRD

0
27

Koran1.id, Kota Cirebon.- Beredar video yang saat ini sedang viral saat pembacaan Ikrar yang dibacakan oleh Ketua DPRD Kota Cirebon Affiati, pembacaan ikrar tersebut dilakukan didalam Ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon saat melakukan dialog dengan masa demonstrans penolakan RUU HIP oleh Forum Cirebon Bersatu, Senin (6/7) kemarin.

Viralnya video tersebut dikarenakan, Affiati menghilangkan kata “Khilafah” dalam ikrar tersebut. Sontak hal tersebut mendapatkan reaksi keras dari seluruh elemen masyarakat, salah satunya Pengurus Cabang Nahdalatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon.

PCNU Kota Cirebon menilai bahwa sebagai pejabat negara dengan mencoret atau menghilangkan kalimat khilafah pada insiden pembacaan ikrar a quo di Gedung DPRD Kota Cirebon “Tidak Ditemukan” alasan “Pemaaf” maupun ulasan “Pembenar”. Karena konotasi pencoretan atau menghilangkan kalimat khilafah akan berdampak pada berlawanan dengan hukum.

“Kami PCNU Kota Cirebon menyatakan protes keras pada pejabat yang hadir pada saat itu,” ujar Ketua PCNU Kota Cirebon Kyai Yusuf melalui tulisan yang disampaikan kepada koran1.id, Jum’at (10/7).

Masih dikatakan Yusuf, Paham Khilafah juga merupakan paham yang berbahaya di NKRI ini. Hal tersebut bertentangan dengan UU Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 dan juga bertentangan dengan Pancasila.

“Ikrar tersebut kan berisikan akan menjaga Negara ini dari paham yang laim selain Pancasila, tapi kenapa paham Khilafah malah dihapus dalam ikrar itu,” Kata Yusuf.

Yusuf mejelaskan, Bahwa Putusan MA Nomor: 27 K/TUN/2OI9. diputus tanggal 14 Februari 2019 yang menyatakan menolak gugatan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) sehingga menguatkan putusan pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat Banding.

“Jadi, HTI bertentangan dengan Pasal 59 ayat 4 huruf c Perpu Ormas. Dan Perjuangan HTI terbukti bertentangan dengan Pancasila,” jelasnya.

Yusuf menambahkan, kejadian tersebut menjadi bukti tolak khilafah pada NKRI masih berupa jargon. Patut disayangkan insiden tersebut berada pada wilayah hukum Kota Cirebon.

“Surat protes keras kepada DPRD Kota Cirebon sudah kami layangkan,” tandasnya.

Rencanya, GP Anshor Kota Cirebon akan melaporkan Ketua DPRD Kota Cirebon kepada Pihak Polres Cirebon Kota agar nantinya kejadian tersebut diproses secara hukum dan aturan yang berlaku di Negara ini. (moes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here