LSM Penjara Indonesia Kabupaten Cirebon Pertanyakan Pengawasan Dari DPRD Terkait BPNT

0
6

Koran1.id, Cirebon.- Masih terjadinya carut marut persoalan pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cirebon, ditambah lagi ada indikasi dugaan monopoli suplair pemasok bahan pangan E-warong. LSM Penjara Indonesia Kabupaten Cirebon mendatangi kantor DPRD Kabupaten Cirebon.

Kedatangan LSM Penjara Indonesia bertujuan untuk bertemu dengan Komisi IV DPRD yang membidangi persoalan tersebut. Pihaknya mempertanyakan terkait pengawasan dari DPRD Kabupaten Cirebon mengenai hal tersebut.

Ketua LSM Penjara Indonesia Kabupaten Cirebon Asep Supriadi mengatakan, DPRD terkesan tidak pernah melakukan pengawasan terhadap BPNT. Padahal, persoalan dibawah sudah cukup Kompleks, dari mulai data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sampai dengan Monopoli pemasok E-warong di Kabupaten Cirebon.

“Tadi saya ditemui oleh Ketua Komisi IV Ibu Siska Kirana, saya sampaikan persoalan BPNT yang terjadi di lapangan. Ini bagaimana pengawasannya, kalau saya lihat tidak ada pengawasan sama sekali dari dewan,” ungkap AsepĀ  usai melakukan pertemuan dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon di ruang Komisi IV, Selasa (12/1).

Asep menduga, persoalan monopoli pemasok bahan pangan E-warong ada campur tangan dari beberapa oknum pejabat dan juga oknum DPRD. Menurutnya, pihak kejaksaan harus segera membuka secara terang benerang terkiat persoalan ini.

“Kemarin kan sudah ada yang diperikas di Kejaksaan soal monopoli suplair ini, ini juga harus dituntaskan secara terbuka, biar kita tahu semua siapa yang bermain dibelakang ini. Hal ini tidak lepas ada tangan besi dari beberapa oknum pejabat dilingkungan Pemda dan juga DPRD,” kata Asep.

Asep mengaku berani mempertanggung jawabkan segala pernyataan yang dia keluarkan, menurutnya hal tersebut berdasarkan fakta yang ia temukan di lapangan. Dikatakannya, diwilayahnya sendiri, Asep menemukan ada pemasok dari luar Kabupaten Cirebon yang juga ikut memasok beras di E-warong.

“Itu diwilayah saya juga ada suplair dari luar ngisi beras ke E-warong, beras itu datangnya dari Indramayu, itukan jelas luar Kabupaten Cirebon kok bisa masuk. Saya ngomong begini karena saya pegang datanya, jadi saya berani bertanggung jawab,” ujar Asep.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Kirana tidak banyak memberikan tanggapan mengenai persoalan tersebut. Siska hanya berkomentar, bahwa pertemuan tersebut hanya pertemuan biasa dan tidak resmi.

“Tadi mah obrolan biasa dengan LSM, bukan secara resmi ya,” ungkapnya. (moes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here