Gugatannya Dikabulkan, Sembilan Perangkat Desa Gebang Kulon Minta Kuwu Patuhi Amar Putusan PTUN

0
9

Koran1.id, Kota Cirebon.– Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bandung mengabulkan perkara dengan nomor : 34/G/2020/PTUN.BDG tentang gugatan yang dilayangkan oleh 9 Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon terkait dengan Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon atas Alih tugas jabatan 9 perangkat Desa tersebut.

Dindin Firmansyah, Yuhani, Nurlaeli, Imron Rosidi, Hasanudin, Azat Surijat, Rudi Kusnadi, Bawon Suprianto, Zamroni menggugat Kuwu Desa Gebang Kulon atas alih tugas jabatan yang sebelumnya menjadi Kaur dan juga Kepala Dusun, namun berdasarkan SK Kuwu Desa Gebang Kulon nomor : 1411/Kep.006.-Sekret/2020 dialihkan tugaskan menjadi Staf Kadus dan juga Stah Kaur.

Ke Sembilan Perangkat Desa yang dialih tugaskan menganggap keputusan yang dikeluarkan oleh Kuwu Gebang Kulon merupakan tindakan kesewenang- wenangan dan telah melanggar Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.

Kuasa Hukum Ke Sembilan Perangkat Desa Gebang Kulon Mohammad Alwan Husein, dari Kantor Law Office ADV. Qorib, SH., MH., Cil. & Rekan mengatakan, dari awal pihaknya melihat kasus tersebut cacat prosedur dan substansi. Oleh karenanya pihaknya menyampaikan gugatan ini untuk diperiksa dan diputuskan majelis hakim PTUN Bandung.

Terbukti, dari putusan tersebut, Eksepsi Tergugat (Kuwu Gebang Kulon) tidak diterima untuk keseluruhan,” ujarnya saat menggelar Jumpa Pers disalah satu Caffe di Kota Cirebon, Kamis (27/8).

Masih dikatakan Alwan, pihaknya juga meminta putusan penundaan kepada majelis tersebut oleh karena para perangkat desa masih bisa difungsikan secara maksimal. Disana belum ada kepentingan yang mendesak jabatan – jabatan perangkat desa dikosongkan, apalagi kondisi disana tidak ada pelayanan yang macet atau stagnan.

“Jelas mengada-ada keputusan Kuwu ini, kondisi pelayanan masih bisa berjalan, jadi Menurut kami, pak Kuwu Andi belum perlu mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh perangkat desa,” ungkapnya.

Dijelaskan oleh Alwan, PTUN mengabulkan keseluruhan yang diadukan oleh Kliennya. Dalam amar putusan PTUN tersebut terdapat lima point, Pertama, Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Kedua, Menyatakan Batal Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor 141.1/Kep.006.Sekret/2020 tanggal 3 Febuari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang beserta lampirannya sepanjang atas nama Para Penggugat.

“Ketiga, Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor 141.1/Kep.006.Sekret/2020 tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang beserta lampirannya sepanjang atas nama Para Penggugat. Keempat, Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang merehabilitasi harkat dan martabat Para Penggugat dalam jabatan semula sebelum diterbitkannya surat keputusan objek sengketa. Dan Kelima, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 646.000,” jelasnya.

Atas putusan yang diputuskan PTUN dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Hari Kamis (27/8) pagi, pihaknya meminta kepada Kuwu Gebang Kulon selaku tergugat, untuk menjalankan amar putusan PTUN seperti apa yang diperintahkan dalam amar putusan tersebut. (moes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here