Diduga Salah Gunakan Wewenang, Konstan Laporkan Kejari Kota Cirebon Ke Kejagung

0
12

Koran1.id, Kota Cirebon.- Komite Pemantau Korupsi Nasional (Konstan) melaporkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia.

Pelaporan tersebut atas dasar dugaan penyalahgunaan wewenang Kejari Kota Cirebon atas penangab dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon tahun anggaran 2019.

Ketua Konstan Iman Hermanto mengatakan, surat laporan tersebut telah dikirimkan ke Kejagung pada tanggal 4 Desember 2020 kemarin.

Menurutnya, dasar dari dilaporkanna Kejari ke Kejagung karena, Kejari Kota Cirebon dalam penanganan kasus korupsi di DLH tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH)

“Kami menilai, langkah Kejari ini telah melanggar APIP, setiap penanganan kasus dugaan korupsi dilingkungan Pemerintah Daerah, seharusnya diperiksa dulu oleh APIP, kelebihannya berapa, kemudian diberikan waktu 60 hari untuk mengembalikan,” kata Imam, Kamis (14/1).

Berdasarkan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kemendagri, Kejaksaan Agung, dan Polri, lanjut Imam, harusnya diperikas terlebih dahulu oleh Inspektorat. Jika ditemukan adanya kerugian negara, maka diberikan waktu untuk pengembalian uang terlebih dahulu.

Dengan sudah ditanganinya kasus ini oleh Kejari, pihak inspektorat Kota Cirebon tidak berani melakukan audit/pemeriksaan internal karena kasus tersebut sudah ditingkatkan statusnya dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan.

Sebagai informasi, dalam PKS antara Kemendagri, Kejagung RI, dan Polri No 119-49 tahun 2018, No. B-369/F/Fjp/02/2018, dan No B/9/II 20 tentang kordinasi APIP dengan APH dalam penanganan lapdumasyarakat yang berindikasi tipikor pada penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Kasus dugaan Tipikor ini, sebelum diproses APH, terelebih dahulu diperiksa oleh APIP berapa anggaran negara yang dirugikan,”kata Imam.

Namun, terkait kasus ini, Imam mengklaim pernah berdiskusi bareng dengan Kejagung RI, yang ujungnya, mempertanyakan kenapa Wali Kota Cirebon tidak protes terhadap kasus dugaan Tipikor ini. (moes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here