Diduga, Pencairan Kerohiman di Desa Kanci Kulon Diluar Prosedur

0
474

Koran1, KABUPATEN CIREBON, Pembangunan PLTU 2 Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci, Desa Kanci Kulon dan Desa Waruduwur menggunakan pula tanah aset Perhutani atau Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Akibat pembangunan PLTU tersebut, warga penggarap aset tanah KLHK mendapatkan ganti rugi menggarap atau mendapat Uang Kerohiman sesuai luas garapan.

Namun, berdasarkan informasi yang diterima redaksi, sebanyak 20 warga penggarap tidak menerima Uang Kerohiman tersebut walau berdasarkan hasil validasi, 20 warga tersebut berhak mendapatkan Uang Kerohiman.

Kepada Koran1, Muhyidin salah satu penggarap yang seharusnya menerima Uang Kerohiman sekira Rp. 20 juta namun tidak menerima sepeserpun dari 2 Hektare (Ha) luas garapan.

“Ketika saya datang ke Pengadilan Negeri (PN) Sumber untuk mengambil dana kerohiman tersebut, ternyata sudah ada yang mengambil dan berdasarkan informasi dari pihak PN, yang telah mengambil hak saya tersebut didampingi oleh pihak KLHK yaitu Nurkamad,” jelas Muhyidin diruang kerjanya, Senin (2/12/2019).

Menurut pria yang juga menjabat Pj Kepala Desa Kanci Kulon ini, diduga telah terjadi kesalahan prosedur dalam pencairan uang kerohiman tersebut.

“PN harusnya dalam mencairkan jangan asal mencairkan saja kepada orang yang bukan haknya atau sesuai nama yang telah terdaftar sejak awal validasi. Walau dalam pencairan didampingi orang KLHK, seharusnya ditanyakan betulkah orang tersebut namanya sesuai yang tertera di daftar dan sesuai tidak dengan identitasnya atau KTPnya. Jika begini, PN seolah bekerja tidak profesional,” tegas Muhyidin dengan geram.

Redaksi pun mencoba menanyakan hal ini Asep Jaya petugas KLH yang ditugasi dari Dirjen KLHK untuk menyeselaikan persolan kacaunya pencairan Uang Kerohiman.

Berikut wawancara melalui aplikasi Whatsapp bersama Asep Jaya :

Koran1 : Ada sedikit pertanyaan terkait kerohiman tanah KLHK di Desa Kanci Kulon. Berdasarkan informasi ada 20 orang penggarap yang tidak menerima Kerohiman sebagaimana mestinya. Bagaimana tanggapannya, Pa Asep.?
Asep Jaya:  Untuk masalah teknis kerohiman untuk lebih jelasnya bisa koordinasikan dengan pelaksana teknis. Bisa di Pos Jaga KLHK di Kanci atau Desa masing2. Di Pos KLHK bisa temui Nurkamad atau Suherman ya.
Koran1 : Infonya, Sekjen KLHK menugaskan Bapak. Apa betul Pak..?
Asep Jaya: Untuk masalah penerimaan pembayaran Bapak bisa ke PN Sumber. Kalau betul dengan Desa mangga Pak dengan Desa. Karna Desa tim Validasinya. Pemberian tugas betul tapi tugas untuk koordinasi dengan instasi terkait ya. Bukan Validasi karena Validasi sudah ada timnya jelas ya.
Koran1 : Oh begitu, Pak. soal SOP pencairan dan teknis lainnya, KLHK tidak mengetahui ya, Pa..?
Asep Jaya: Mengetahui berdasarkan hasil kerja tim dong SOP jelas, validasi dilaksanakan oleh unsur Desa Muspika di bantu di saksikan Tim KLHK pencairan ranah PN sumber itu SOP nya.
Koran1 : Namun, mengapa dalam pencairan uang kerohiman tersebut, tidak sesuai dengan nama penggarap sesuai validasi, ya Pa..?
Asep Jaya: Nah kalau itu benar sesuai SOP bisa bapak ke PN Sumber pak ya.
Koran1 : Maaf Pa, bagaimana tanggapan Bapak jika sebanyak 20 orang ini menjadi korban “tdk sesuai” SOP..?
Asep Jaya: Kalau masih jika apa yang harus saya tanggapi ? Seandai nya betul juga monggo minta tanggapanya ke fungsi tugas masing2 dong.

Sesuai arahan Asep, redaksi mencoba mengkonfirmasi Nurkamad namun sampai berita ini diturunkan Nurkamad tetap bungkam.

Redaksi pun masih mencoba menghubungi pihak PN Sumber dan belum ada yang bisa dimintai tanggapan. (Cep’s

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here