Dewan Nyatakan Pemkot Cirebon Inkosisten Dengan Merubah KUA-PAS yang Sudah Diparipurnakan

0
6

Koran1.id, Kota Cirebon.- DPRD Kota Cirebon menggelar Rapat Internal dengan agenda laporan Komisi-komisi terkait hasil pembahasan RAPBD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon beberapa waktu lalu di ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Senin (16/11).

Ketua DPRD Affiati yang membuka rapat didampingin Wakil Ketua DPRD Fitria Pamungkaswati, mempersilahkan bagi masing-masing Ketua Komisi atau perwakilannya untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan.

Tunggal Dewananto yang mewakili Komisi I menyampaikan, berdasarkan hasil pantauan Komisi I mempertanyakan hal terkait Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang dianggarkan untuk masing-masing kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) dipangkas sebesar 15 persen. Jika dihitung secara angka, maka Pokir Klo dihitung dari semua Pokir DPRD yang dipangkas sebesar 2,6 Miliar Rupiah.

“Kami dari Komisi I mempertanyakan Anggaran Pokir yang dipangkas sampai 15 persen. Jika dikalkulasikan, angkanya mencapai 2,6 Miliar,” ujarnya.

Hendi Nurhudaya yang mewakili Komisi I menyoroti hal yang berbeda, Komisi II menilai pembahasan RAPD TA. 2021 dengan SKPD belum bisa dilaksanakan secara keseluruhan karena ada beberapa SKPD yang belum siap.

“Dari pembahasan yang dilakukan Komisi II melihat terdapat beberapa pos anggaran yang berubah tidak sesuai dengan KUA PPAS yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD,” katanya.

Lain lagi yang disampaikan oleh Fitrah Malik selaku perwakilan Komisi III. Fitrah mengatakan, RAPD TA. 2021 tidak sesuai dengan KUA PPAS yang telah disepakati. Dalam hal ini, dirinyBmenyoroti terkait anggaran untuk BPJS yang mana sebelumy sudah disepakati sebesar 30 Miliar untuk mencapai Universal Health Coverege (UHC) 100 Persen, justru berubah menjadi 20 Miliar Rupiah.

“RAPBD ini tidak sesuai dengan PMDN No. 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2021 dan tidak sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa RAPBD harus bersesuaian dan mengacu kepada KUA PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah beserta DPRD,” ungkapnya.1

Nada heran juga diungkapkan oleh Dani Mardani Ketua Fraksi PAN. Ia menanggapi, ada beberapa Pos anggaran yang berubah tidak sesuai dengan KUA PPAS, seperti Program Peningkatan jalan yang semula 6 Miliar berubah menjadi 10 Miliar. Dani juga mengamini apa yang disampaikan oleh Fitrah Malik terkait tidak kesesuaian KUA PPAS
dengan RAPD, dimana RAPBD ini tidak sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD TA. 2021 yaitu PMDN No. 64 Tahun 2020.

“Kami akan tetap berjuang untuk mengembalikan Anggaran BPJS yang telah disepakati didalam KUA PPAS yakni 30 Miliar Rupiah,” jelasnya.

Diakhir rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati menyimpulkan laporan yang oleh masing-masing komisi. Fitria menggap, Pemerintah Daerah Kota Cirebon Inkonsisten terhadap apa yang sudah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD yang sudah dibuat Berita Acara Kesepakatan dan juga sudah diparipurnakan. (moes).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here