koran1.id. Kabupaten Cirebon – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Sunjaya Purwadisastra (Mantan Bupati Cirebon) terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar 51 Miliyar Rupiah.

Dalam Konferensi pers yang bertempat di Gedung Merah Putih Petang ini (Jumat 4/10/19), Komisioner KPK Laode M Syarif menyebutkan, kasus TPPU ini berawal dari hasil OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan KPK terhadap Sunjaya Oktober 2018 yang lalu, dan kemudian dikembangkan berdasarkan penyidikan dan juga fakta-fakta dipersidangan.

“Kita tetapkan SUN sebagai tersangka atas kasus TPPU berdasarkan Penyidikan dan fakta-fakta persidangan” ujar Laode.

Masih menurut Laode, Tersangka SUN memerintahkan kepada anak buahnya untuk melakukan pembelian tanah dengan menggunakan atas nama orang lain, tidak hanya itu, KPK juga menemukan Rekening atas nama orang lain tapi digunakan untuk keperluan tersangka.

Adapun sumber uang yang diperoleh tersangka untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Korupsi berasal dari Suap izin lahan PLTU dan PLTU 2 sebesar 6,8 Miliyar Rupiah dan Perizina Proyek sebesar 4 Miliyar Rupiah, sehingga total yang diperoleh tersangka sebesar 51 Miliyar Rupiah.

“Diantaranya kasus suap izin lahan PLTU, dan juga proyek lainya” sebut Laode.

Berdasarkan kasus tersebut, KPK telah melakukan Pencekalan keluar Negeri untum dua orang yang terkait dengan kasus ini, diantaranya Heri jang selaku GM PT. Hyundai dan Rita Susana Selaku Camat Beber Kabupaten Cirebon selama 6 Bulan dimulai dari 26 April 2019 sampai dengan 26 Oktober 2019.

Selama ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi sebanyak 146 orang, yang mana 1 orang Anggota DPR RI, 24 Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, 8 Camat, dan 113 orang dari unsur ASN Pemkab Cirebon dan Swasta. Atas kasus ini Tersangka SUN didakwa melangar Pasal 3 dan 4 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang. (Moes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here