Kabupaten Cirebon – untuk dapat memperoleh ijin sakit dari Perusahaan, seorang karyawan harus bisa melampirkan surat keterangan sakit dari pihak terkait antara lain Rumah Sakit, Puskesmas atau Dokter.

Namun berbeda dengan apa yang dilakukan oleh oknum karyawan PT. Hyundai yang melaksanakan Pembangunan PLTU 2 Cirebon.

Dari informasi yang diterima, pada Minggu (8/9/19), oknum karyawan inisial HK telah memberikan Surat Keterangan Sakit (SKS) dari Puskesmas Susukan Lebak, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon kepada perusahaan tempatnya bekerja yaitu PT. Hyundai.

Namun, Surat Keterangan Sakit yang diserahkan tersebut, bukanlah yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Kepala Puskesmas (Kapus) Susukan Lebak, dr. Aria Abditanto A, alias Aspal (Asli tapi Palsu).

Berdasarkan hasil penelusuran koran1.id, Senin (9/9/19). Kepala Puskesmas Susukan Lebak membenarkan adanya dugaan pemalsuan tandatangan dirinya.

“Sebenarnya, pihak PLTU 2 sudah ada yang melakukan investigasi terhadap surat keterangan sakit itu kepada kami (Puskesmas), dan saat saya dimintai keterangan apa betul saya menandatangani surat tersebut, saya jawab apa adanya, bahwa  surat tersebut tidak benar,” jelas Aria kepada koran1.id di ruang kerjanya.

Masih menurut Aria, dirinya sebagai pihak yang dirugikan karena dipalsukanya tandatangan itu, mengaku tidak melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib.

“Karena dia (HK) sudah mengakui kesalahan serta meminta maaf walau tidak secara tertulis, jadi saya belum merasa perlu untuk melaporkan kepada pihak berwajib terkait pemalsuan tersebut. Namun jika ada yang membawa hal ini ke ranah hukum, saya siap menjadi saksi,” jawabnya saat ditanya mengapa sebagai pihak yang dirugikan tidak melakukan pelaporan.

Menurut informasi Kepala Puskesmas, bahwa HK ini dulunya merupakan mantan karyawan Puskesmas Susukan Lebak, namun diberhentikan karena indispliner.

“Dulu dia pernah kerja di sini. Tapi karena kinerja yang buruk, maka saya berhentikan” ungkap Aria.

Sampai berita ini diturunkan, Pihak PT. Hyundai melalui HRDnya, masih belum bisa dimintai keterangan. Saat kami hendak menemui pihak HRD, menurut Security harus bikin janji terlebih dahulu.

“Harus ada janji dulu dengan pimpinan HRD Kang. Kalau belum ada janjian tidak bisa ditemui,” jelas Satpam (Security) ketika awak media hendak menemui pimpinan HRD.

Menyikapi pemalsuan data ini, Ketua Umum Lembaga Analisa Masyarakat Madani Pemersatu (Lammpu), Sailan SR akan mengambil tindakan jika ada dua alat bukti.

“Jika hal tersebut betul terjadi, saya akan malakukan pengumpulan data dan apabila saya bisa mendapatkan cukup bukti, segera akan membuat laporan kepada yang terkait,” papar Sailan kepada Inapos melalui saluran telepon. (Moes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here