Kota Cirebon – Bermula dari temuan awak media terkait penggantian jajaran Wakasek di SMAN 4 yang di lakukan oleh Plt SMAN 4 Drs. Dody Rusnaedi, M.M Padahal Jabatan pelaksana tugas seperti diketahui bersama oleh umum berlaku maksimal 6 bulan.

Dan ketika di hubungi via hp/wa Plt Kepsek SMAN 4 Cirebon yang tidak lain juga Kepsek definitive SMAN 9 terkait SK No. 800/002-SMAN4 tentang penetapan tugas tambahan guru sebagai wakil kepala sekolah tahun pelajaran 2019/2020 yang ditandatangani tertanggal 9 juli 2019 oleh yang bersangkutan, sampai dengan saat ini tidak dijawab dan respon dengan baik serta sulit dihubungi ditempat kerjanya.

“Sementara itu SK NO. 800/721-SMAN4 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan pembelajaran dan bimbingan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 tertanggal 17 juni 2019 yang di tanda tangani oleh DR. H. Suroso,M.Pd statusnya bagaimana ? kalau memang SK No. 800/721-SMAN4 tidak berlaku harus ada SK pembatalannya. Yang benar saja masa SK Pengangkatan Wakasek yang ditandatangani Kepsek Suroso bisa dicabut melalui SK Plt. Jelas ini persoalan serius karena jelas-jelas melanggar aturan sebagaimana diatur Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara,” ungkap nara sumber yang tidak mau disebutkan identitas nya.

Ketika awak media mencoba menghubungi Kantor Cabang Dinas (KCD) wilayah X dalam hal ini kasie. Pengawasan, Ibu Sri Unaeni,SE sangat sulit sekali bertemu dan dihubungi. Hingga akhirnya yang bersangkutan membalas via wa melalui hp salah seorang rekan media. Yang intinya dari pertanyaan terkait kewenangan plh/plt.

“Terkait plt tersebut sedang dalam proses penyelesaian dan sedang didalami dulu dan kami sedang mengumpilkan data kepsek nya dahulu. Untuk info awalnya bisa menanyakan ke plt kepsek nya karena beliau yang men anda tangani dan yang mengeluarkan SK nya ,” ujar Sri Unaeni pada awak media.

Fungsi dan tugas KCD wilayah X dipertaruhkan karena sesuai Fungsi cabang dinas sebagaimana yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, Pasal 3 ayat (2) yaitu: a.  Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; b.  Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; c.  Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan d.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara No: K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 perihal kewenangan pelaksanaan harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian nomer 3 huruf e.

Adapun kewenangan Pelaksana Harian dan Pelajsana Tugas antara lain : 1) Memerapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; 2) Menetapkan kenaikan gaji bernama; 3) Menetapkan cuti selain cuti diluar tanggungan negara (CLTN); 4) Menetapkan surat penugasan pegawai; 5) Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi dan 6) Memberikan izin belajar. Izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/ administrasi dan izin tidak masuk kerja.

Terkait dengan temuan SK tersebut awak media mendatangi SMAN 4 Kota Cirebon untuk konfirmasi masalah SK ganda yang menjadi polemik.

“ Masalah telah diselesaikan kekeluargaan dan sudah saling memaafkan satu dengan yang lainnya,” ujar wakasek Humas SMAN 4 Irman beberapa waktu yang lalu.

Ketika ditanya kedudukan hukum surat edaran dari Kepala BKN No: K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 perihal kewenangan pelaksanaan harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian nomer 3 huruf e.

“Kewenangan plh/plt kepsek itu dimungkinkan berdasarkan MBS ( Manajemen Berbasis Sekolah) untuk melakukan pergantian struktur wakasek,” ujarnya.

Melalui situs http//www.mbscenter.or.id di jelaskan sebagai berijut ; Maka strategi peyelenggaraan dan pemberdayaan layanan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan diperlukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian Dewi (2013:155) menekankan bahwa untuk meningkatkan kinerja sekolah, selain pendidik dan tenaga kependidikan, kepala sekolah juga perlu meningkatkan keterlibatan dalam tugas, melakukan pembinaan terkait kedisiplinan kerja, dan memiliki konsistensi dalam bekerja.

Disana dijelaskan adalah Kepala Sekolah bukan plt Kepsek, jadi bahwa kewenangan plt Kepsek berbasis MBS dipertanyakan keabsahannya. Dan pernyataan Irman terkait dimungkinkan kewenangan plt Kepsek di pertanyakan kebenarannya? Di duga sebagai pengalihan permasalahan saja biar dianggap kondusif.

Kiranya menjadi perhatian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat c/q kadisdik provinsi agar lebih memaksimalkan fungsi dan tugas KCD sehingga kedepannya tidak terjadi presenden yang buruk untuk citra pendidikan di Jawa Barat. Dan berharap Menteri Pendidikan dapat turun ke daerah-daerah agar bisa melihat di kapangan kinerja dan fungsi dari KCD wilayah X khsusunya dan KCD umumnya di daerah. (Moes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here