Daftar penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diterima oleh pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon jauh berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Kantor Agraria Tanah dan Ruang (ATR/BPN) Kota Cirebon.

Dari data yang koran1.id peroleh, terdapat selisih yang sangat signifikan (17 Miliar Rupiah) antara pihak BKD dan BPN. Menurut data yang dimiliki BKD dari Penerimaan BPHTB perbulan Agustus 2019 mencapai 18 Miliar Rupiah, sementara dari pihak BPN mencapai 35 Miliar Rupiah lebih.

Kepala BKD Kota Cirebon, drs. H. Agus Mulyadi saat ditemui diruang kerjanya dikantor BKD Jalan Pengampon Kelurahan Lemahwungkuk, Kamis (5/9/19) tidak membantah hal tersebut, menurutnya memang terjadi selisih angka antara pihaknya dengan BPN, namun dirinya tidak berani berspekulasi mengenai mana data yang benar dan mana data yang salah.

Hanya saja, lanjut Gus mul panggilan akrab Kepala BKD, menurut sistem yang digunakan oleh BKD menunjukan angka yang sebenarnya, karena sistem yang digunakan menggunakan sistem komputerisasi atau bisa diakses online dan tidak pernah menggunakan tatap muka, dan semua perolehan tercatat secara sistem sesuai dengan biaya dan juga nama-nama Wajib Pajak.

“Bisa dicek kok mas disistem kami (BKD), semuanya tercatat dengan lengkap biaya dan juga nama wajib pajaknya” ujar gus mul.

Dirinya juga mempersilahkan kepada BPN untuk menyandingkan data yang ada dipihaknya dan juga di BPN. Untuk itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak BPN untuj mencari tahu dimana letak salahnya sehingga bisa terjadi selisih angka yang cukup besar.

“Kita sudah berkoordinasi dengan mereka (BPN) untuk cari taju masalahnya ada dimana, mungkin ini terjadi karena persoalan Human Error saja sehingga ada salah hitung di BPN” tambah Agus.

Hal senanda juga diungkapkan oleh Kasubsi pemeliharaan data Kantor ATR/BPN Alif Puspo, dirinya mengungkapkan bahwa perbedaan data tersebut diakibatkan karena apa yang dilakukan BPN masih menggunakan input manual, jadi kemungkinan besarnya adalaha faktor human error mengenai penulisan angka.

“Kalau kita kan masih pakai manual mas, jadi mungkin saja ada human error, tapi kita juga telah berkoordinasi dengan BKD jadi kita perlu waktu, kan kita harus membuka 3000 data lebih mas” ungkapnya.

Atas persoalan ini, Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BPN Kota Cirebon untuk menghindari selisih angka yang lebih besar kedepanya. (Moes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here