Kota Cirebon – Bermula dari temuan awak media terkait penggantian jajaran Wakasek di SMAN 4 yang di lakukan oleh Plt SMAN 4 Drs. Dody Rusnaedi, M.M Padahal Jabatan pelaksana tugas seperti diketahui bersama oleh umum berlaku maksimal 6 bulan.

Dan ketika di hubungi via hp/wa Plt Kepsek SMAN 4 Cirebon yang tidak lain juga Kepsek definitive SMAN 9 terkait SK No. 800/002-SMAN4 tentang penetapan tugas tambahan guru sebagai wakil kepala sekolah tahun pelajaran 2019/2020 yang ditandatangani tertanggal 9 juli 2019 oleh yang bersangkutan, sampai dengan saat ini tidak dijawab dan respon dengan baik serta sulit dihubungi ditempat kerjanya.

“Sementara itu SK NO. 800/721-SMAN4 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan pembelajaran dan bimbingan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020 tertanggal 17 juni 2019 yang di tanda tangani oleh DR. H. Suroso,M.Pd statusnya bagaimana ? kalau memang SK No. 800/721-SMAN4 tidak berlaku harus ada SK pembatalannya. Yang benar saja masa SK Pengangkatan Wakasek yang ditandatangani Kepsek Suroso bisa dicabut melalui SK Plt. Jelas ini persoalan serius karena jelas-jelas melanggar aturan sebagaimana diatur Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara,” ungkap nara sumber yang tidak mau disevutkan identitas nya.

Ketika awak media mencoba menghubungi Kantor Cabang Dinas (KCD) wilayah X dalam hal ini kasie. Pengawasan, Ibu Sri Unaeni,SE sangat sulit sekali bertemu dan dihubungi. Hingga akhirnya yang bersangkutan membalas via wa melalui hp salah seorang rekan media. Yang intinya dari pertanyaan terkait kewenangan plh/plt.

“Terkait plt tersebut sedang dalam proses penyelesaian dan sedang didalami dulu dan kami sedang mengumpilkan data kepsek nya dahulu. Untuk info awalnya bisa menanyakan ke plt kepsek nya karena beliau yang men anda tangani dan yang mengeluarkan SK nya ,” ujar Sri Unaeni pada awak media.

Fungsi dan tugas KCD wilayah X dipertaruhkan karena sesuai Fungsi cabang dinas sebagaimana yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, Pasal 3 ayat (2) yaitu: a.  Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; b.  Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; c.  Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan d.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. Surat Edaran ini ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

Mengacu pada Pasal 14 ayat (1,2, dan 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kepala BKN menyampaikan, pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas:

1). Pelaksana Harian (Plh) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan sementara; dan

2). Pelaksana Tugas (Plt) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

“Pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran,” tulis Kepala BKN.

Mengenai keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengutip Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebutkan, adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti  penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian, menurut Kepala BKN, Plh atau Plt tidak berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
“Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai,” tegas Bima Haria.

Kepala BKN itu membeberkan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek kepegawaian adalah:
Melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
Menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
Menetapkan surat cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
Menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
Melakukan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
Memberikan izin belajar;
Memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi; dan
Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi. (Moes)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here